Belajar Untuk Tidak Menjadi Bodoh

Kontroversi larangan sepeda motor masuk ke
jalan-jalan protokol tak menyurutkan niat Pemprov DKI. Kemungkinan
besar aturan itu akan diberlakukan akhir tahun ini. Pengaturan
pembatasan pergerakan sepeda motor itu, juga akan diikuti penerapan
jalur komersial bagi kendaraan roda empat atau lebih melalui
penarikan pajak kemacetan (electronic road pricing/ERP) Baca lebih lanjut →

Senin 8 Januari 2007, Jam: 9:38:00 JAKARTA (Pos Kota) – DPRD DKI Jakarta menolak rencana pembatasan sepeda motor di Jalan Sudirman-MH Thamrin . Dewan meminta pemda membolehkan sepeda motor pada jalur lambat.

“Tidak pelu dilarang. Sepeda motor cukup berada pada jalur lambat saja. Toh di sana tersedia lajur cukup banyak,” kata Ilal Ferhard. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, kemarin.

Menurut Ilal, pembatasan dengan cara melarang tidak layak diberlakukan saat ini. Kecuali nantinya pola transportasi kota sudah tertata dengan baik. “Dalam kondisi sekarang belum layak. Ekonomi warga kita masih rendah,”katanya.

Sebab tu, kata Ilal, pembatasan sepeda motor di Sudirman-Thamrin harus dibatalkan. ” Kan bisa diatur pada jalur lambat. Biarkan sepeda motor bercampur dengan angkutan umum pada jalur lambat dan ada tiga jalur cepat bagi kendaraan pribadi,”katanya. Baca lebih lanjut →

JAKARTA, KOMPAS

Rencana penertiban pengendara motor wajib di lajur kiri menuai protes. Penertiban dengan tindakan tegas berupa sanksi tilang bagi pelanggar tersebut dilakukan dengan sidang di tempat dan pengenaan denda maksimal Rp 100.000. Dinilai terlalu mendadak dan beban denda berat, keputusan ini dinilai tidak adil.

“Kami memilih motor karena murah, efektif, dan cepat. Menggunakan angkutan umum memakan biaya besar dan waktu. Sampai sekarang lajur kiri juga masih digunakan bus dan mobil. Kalau tiba-tiba ditilang dan didenda Rp 100.000 setiap kali mau mendahului kendaraan lain, itu tidak adil,” kata Setiawan, petugas pengantar makanan cepat saji di Jalan Gatot Subroto Jakarta Pusat, Minggu (7/1). Baca lebih lanjut →