Belajar Untuk Tidak Menjadi Bodoh

Kontroversi larangan sepeda motor masuk ke
jalan-jalan protokol tak menyurutkan niat Pemprov DKI. Kemungkinan
besar aturan itu akan diberlakukan akhir tahun ini. Pengaturan
pembatasan pergerakan sepeda motor itu, juga akan diikuti penerapan
jalur komersial bagi kendaraan roda empat atau lebih melalui
penarikan pajak kemacetan (electronic road pricing/ERP)

“Saat ini masih dikaji. Detail engineering design-nya diperkirakan
selesai pertengahan tahun. Setelah itu baru kita lakukan persiapan
implementasinya. Kita harapkan, ERP bisa diterapkan tahun ini juga.
Mungkin hampir bersamaan dengan penerapan pembatasan gerak motor
itu,” ujar Wakil Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Udar Pristono
kepada Warta Kota, Senin (8/1).

Penerapan dua aturan itu, kata Pristono, dilakukan dengan
pertimbangan sejumlah faktor. Terutama terkait perubahan pola
transportasi masyarakat Ibu Kota selepas beroperasinya tujuh koridor
busway yang secara resmi akan diluncurkan Gubernur Sutiyoso pada 27
Januari 2007. “Memang idealnya itu diberlakukan setelah angkutan
masal tersedia. Tapi, saya kira setelah tujuh koridor beroperasi
penuh, pola perjalanan orang akan berubah. Saat itu ada lebih banyak
titik transfer yang memudahkan penumpang busway bepergian dengan
tarif yang murah,” katanya.

Dishub menganggap penting pemberlakuan pembatasan gerak kendaraan
pribadi di kawasan-kawasan tertentu. Dan itu tak hanya berlaku bagi
motor, melainkan juga bagi mobil. “Itu bagian dari strategi
penanganan lalu lintas, selain menyediakan angkutan masal, menambah
ruas jalan, kita juga perlu membatasi penggunaan kendaraan pribadi,”
ujar Pristono.

Saat ini, dishub sedang mengkaji lokasi yang akan dijadikan sasaran
penerapan aturan tersebut. Jalur komersial ERP kemungkinan besar
akan diterapkan pada jalan-jalan yang sekarang terkena three in
one. “Pilihannya antara sistem ERP Singapura, atau congestion
charging di London, Inggris,” ujar Pristono.

Sistem ERP di Singapura mampu menekan kepadatan lalu lintas hingga
73 persen. Pajak kemacetan juga diterapkan di Jerman, AS, Kanada,
Meksiko, Perancis, Hongkong, dan Taiwan. Jalan yang terkena program
3 in 1 adalah Jalan Jenderal Sudirman, MH Thamrin, Medan Merdeka
Barat, Hayam Wuruk, Gajah Mada, Gatot Subroto, dna Pintu Pesar
Selatan.

Penampungan motor
Sementara itu, bagi pengguna motor akan disediakan lokasi park and
ride untuk menempatkan kendaraannya sebelum berpindah ke angkutan
umum. Lokasi yang mungkin akan dijadikan penampungan motor itu
antara lain Terminal Kampung Rambutan dan Taman Margasatwa
Ragunan. “Dari sana kan nanti sudah ada busway untuk ke tengah kota.
Jadi tak ada alasan lagi sulit angkutan umum,” ujar Pristono.

Menurut Pristono, manajemen lalu lintas itu terdapat dalam konsep
Pola Transportasi Makro (PTM) yang telah ditetapkan pemprov hingga
2015. Dalam PTM itu, penyediaan angkutan massal, penambahan ruas
jalan, dan pengurangan penggunaan kendaraan pribadi harus berjalan
seiring.

Angkutan massal yang dimaksud itu antara lain berupa kereta bawah
tanah (subway), kereta layang berrel tunggal (monorel), 15 koridor
busway, dan angkutan air (water way). Subway akan menghubungkan
utara dan selatan Jakarta, monorel menjadi akses bagi mobilitas
barat dan timur, dan busway menjadi moda ketiga menghubungkan titik
ke titik di dalam kota. (dra)

POLA TRANSPORTASI MAKRO
Subway : Tahap I Lebak Bulus-Dukuh Atas (2010),
Tahap II Dukuh Atas-Kota
Monorel : Jalur Hijau (14,275 km) Kuningan-Sudirman (2007)
Jalur Biru (9,725 km) Kampung Melayu-Tanah
Abang (2008)
Busway : 15 koridor (2010)
Transportasi sungai (water way): Tahap awal Manggarai-Karet
beroperasi 2007

PEMBAYARAN ERP
* Sistem ERP antara lain akan menggunakan voucher yang berupa smart
card. Nilai nominal di voucher itu akan berkurang secara otomatis
bila melintas di kawasan ERP.
* Pada jam-jam tertentu, tarif ERP akan lebih mahal.